YARA Apresiasi Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Oknum Mantan Pejabat Publik di Aceh Timur

MITRAKITANEWS.COM, Aceh Timur – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah berupa hukuman cambuk 30 kali untuk terdakwa S yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan jarimah ikhtilat.

“Kita sampaikan apresiasi dan terimakasih kepada aparat penegak hukum yang cukup professional menangani kasus oknum S yang diketahui merupakan mantan pejabat publik Pemerintahan Aceh Timur,” kata Indra Kusmeran,  Ketua YARA Perwakilan Aceh Timur kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Dikatakannya keputusan Mahkamah Syariat Nomor : 3/JN/2021/Ms.Idi taggal 21 Juni 2016 itu oleh majelis hakim menyatakan terdakwa S bersalah.

Indra menambahkan, dalam menangani perkara yang melibatkan orang berpengaruh dalam pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Namun hakim dan aparat penegak hukum tetap mampu bekerja secara optimal dan professional.

“Serta memegang teguh nilai-nilai penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus di Aceh Timur termasuk perkara ini,” ujar Indra yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum AN sebagai pelapor.

Putusan terhadap terdakwa diketahui lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menjatuhi hukuman 15 kali cambuk.

Ia juga mengatakan dengan keluarnya putusan ini sudah cukup membuktikan tudingan pihak yang menyebut kasus ini fitnah untuk melakukan pemerasan terhadap S adalah salah besar.  Sebelumnya YARA sudah meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan isu-isu sesat kepada masyarakat.

“Sekarang sudah terbukti bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang menyudutkan pelapor dan kuasa hukumnya selama ini adalah fitnah. Kami akan segera melaporkan pihak-pihak yang menuding kami melakukan fitnah terhadap oknum S kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku”, tutup Indra Kusmeran.

Dalam perkara ini majelis hakim juga memberi kesempatan kepada oknum S dan kuasa hukumnya untuk mengajukan upaya banding dalam waktu 7 hari. Jika tidak ada upaya banding maka putusan tersebut akan inkrah dan eksekusi putusan terhadap oknum S akan segera dilaksanakan. (Said Maulana)

Berita Terkait
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: