Plt Wali Kota Tanjungbalai Rakor Virtual Pencegahan Korupsi Bersama KPK

MITRAKITANEWS.COM | Tanjungbalai – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Tholib mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) program pencegahan korupsi secara virtual bersama tim Monev MCP KPK di ruang command center, Diskominfo Kantor Wali Kota seempat, Senin (30/8/2021).

Kegiatan Monev oleh tim dari KPK dalam rangka penyampaian catatan-catatan stategis dan sejumlah peningkatan prestasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama kepala daerah atas program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dalam diskusi juga dibahas pencapaian dan hambatan yang dihadapi oleh OPD terkait.

Plt Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KPK yang telah mengagendakan kegiatan tersebut.

“Menurutnya kegiatan itu sebagai wujud sinergitas KPK bersama pemerintah daerah dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel” terang Waris.

Dalam kesempatan tersebut H. Waris juga mengucapkan terima kasih serta sangat mengapresiasi kinerja KPK, dengan kegiatan itu, pihaknya dapat sharing berbagai problematika kerja yang ada di lingkungan Pemkot Tanjungbalai saat ini.

“Setidaknya kami sepakat bahwa Tanjungbalai harus maju dan Insha Allah terbebas dari tindak pidana korupsi. Tentunya kami tidak bosan-bosan untuk mendapatkan arahan langsung dari Tim MCP dan juga KPK. Berikan kami masukan-masukan agar kami senantiasa mematuhi aturan-aturan yang diinginkan oleh KPK. Kami disini harus sama-sama menghadapinya, kami tidak akan keluar dari tempat ini kecuali kami menemukan simpul-simpul, tentang bagaimana kita meningkatkan prestasi di kota Tanjungabalai sesuai dengan yang diharapkan oleh KPK,” tutupnya.

Sementara itu, Maruli Tua selaku perwakilan Direktur KPK dan Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK di Wilayah II Sumatera Utara menyatakan 8 area fokus pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintah adalah area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, area intervensi Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, area Intervensi APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah), area Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), area intervensi Optimalisasi Pajak Daerah, area Intervensi Manajemen Aset Daerah dan area intervensi Dana Desa.

Maruli menyatakan KPK akan terus mengawal setiap daerah dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. KPK mempunyai tiga pilar strategi pendekatan, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. (Gani)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: