LKKP-Keadilan Minta Pencatatan Meteran Digital PDAM Tirtanadi Diusut Tuntas

MitrakitaNEWS | Medan – Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Keadilan meminta Polda Sumut mengusut tuntas kebijakan pencatatan meteran air pelanggan secara digital.

Apalagi, kebijakan pencatatan meteran secara digital tersebut sangat merugikan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Oleh karena itu, kita meminta pihak terkait, dalam hal ini penegak hukum untuk mengusut tuntas kebijakan ini. Jika terbukti ada tindak pidananya, segera tetapkan tersangka,” ujar Sekjen LKKP-Keadilan, Achmad Riza Siregar menjawab sejumlah wartawan terkait kebijakan PDAM Tirtanadi yang tidak pro rakyat tersebut, Jumat, (18/11/2021).

Jika tidak mampu, Riza menegaskan, pihak penegak hukum harus berani mengangkat ‘bendera putih’.

“Apalagi berdasarkan info yang diterima, kebijakan pencatatan meteran secara digital yang semakin menyengsarakan rakyat di tengah pandemi itu disebut-sebut menelan biaya miliaran rupiah. Maka, jika tidak mampu menuntaskannya, penegak hukum harus angkat bendera putih,” tegas Riza.

Bahkan, kata Riza, pihaknya secara tegas meminta penegak hukum untuk menguak kasus ini.

“Jika ini tidak dituntaskan, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan berkurang. Sebab, publik akan beranggapan bahwa Program Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan (Presisi) Kapolri Jenrdal Listyo Sigit Prabowo itu hanya jargon semata,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) DPW Sumatera Utara, Michael Siregar kembali mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut agar mempercepat jalannya proses dugaan kasus yang disebut-sebut melibatkan Dirut PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi.

Karena itu, kata Mikhael, terkait kasus ini, pihaknya berencana menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Tujuannya, agar kasus yang diduga telah merugikan keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut hingga puluhan miliar rupiah ini segera terungkap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut meminta PDAM Tirtanadi membatalkan pencatatan meteran air pelanggan berbasis digital.

Hal ini dikarenakan, aplikasi yang digunakan dalam pencatatan berbasis digital itu belum lulus uji kualitas.

Apalagi, pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi android disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM.

Hal-hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diserahkan Ombudsman ke PDAM Tirtanadi dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman karena membengkaknya tagihan air.

LAHP ini diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, Selasa (4/5/2021).

“Karenanya, Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone Android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Abyadi. (rks)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: