Sekjen LKKP Keadilan Kritisi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

MitrakitaNEWS | Medan – Sekjen Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Keadilan, Achmad Riza Siregar mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu, (7/11/2021).

Menurut Achmad Riza, KPK hingga sejauh ini belum menunjukkan kinerja yang bermuara pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya.

“Menurut LKKP Keadilan, KPK tidak memiliki konsep pencegahan korupsi. Sehingga, korupsi masih marak di negeri ini,” ujar Achmad Riza menjawab pertanyaan sejumlah wartawan tentang kinerja KPK.

Selain itu, lanjut dijelaskannya, KPK juga terkesan tidak profesional dalam menangani perkara yang merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis, sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya.

“Dikatakan tidak profesional, sebab, kasus suap eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujonugroho yang melibatkan DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan sebagian periode 2014-2019 terkesan tebang pilih,” jelasnya.

Disebut terkesan tebang pilih, tambah Riza, tidak semuanya anggota DPRD Provinsi Sumut periode tersebut dijerat oleh KPK.

“Padahal, informasi yang kita dapat, hanya cicak yang tidak dapat bagian dalam kasus suap di DPRD Sumut kala itu,” tambahnya.

Bahkan, menurutnya, kasus seperti di Sumut ini juga terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, kata Riza, agar kepercayaan publik terhadap KPK pulih kembali, kita meminta lembaga antirasuah yang superbody ini untuk profesional dan tidak tebang pilih.

Sebab, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa agar mampu mengungkap praktik licik dan kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun.

“Gunakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi. Gunakan asas equality before the law. Sebab, salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, tegas Riza, usut tuntas kasus suap eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho yang melibatkan anggota DPRD Sumut waktu itu.

“Kendati demikian, LKKP-Keadilan yakin dan percaya bahwa KPK mampu menuntaskan kasus tersebut sehingga seluruh oknum atau pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Riza.

Sebelumnya, KPK menahan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang terlibat korupsi Bansos secara bertahap.

Pertama, KPK menahan 38 orang pada Maret 2018 silam.
Kemudian, pada Juli 2018, 2 anggota DPRD Sumut yang terlibat suap mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho kembali ditahan.

Selanjutnya, terkait kasus yang sama, pada Juli 2020, KPK kembali menahan 11 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Teranyar, pada Desember 2021 lalu, 14 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 kembali ditahan atas kasus tersebut.

Sementara sisanya, hingga saat ini belum jelas penanganan kasusnya.

Sedangkan mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho sendiri juga telah dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi dengan total Rp61,8 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhinya hukuman 4 tahun penjara dan didenda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut, Gatot juga dibelit perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah 2012-2013. Dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. (rks)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: