Koperasi Tani Mandiri Temukan Dugaan Mafia Hukum pada Putusan PT Medan

MITRAKITANEWS.COM | Kisaran – Kuasa hukum Koperasi Tani Mandiri menemukan indikasikan adanya dugaan praktik mafia peradilan di Pengadilan Tinggi (PT) Medan, pasca keluarnya putusan Nomor 71/Pdt/2021/PT MDN, pada tanggal 6 Mei 2021.

Pernyataan itu, disampaikan oleh kuasa hukum Koperasi Tani Mandiri, Tri Purno Widodo, kepada sejumlah wartawan, di Kisaran, Rabu (16/6/2021).

Salah satu putusan PT Medan yang janggal menurut Widodo adalah, majelis hakim memutuskan tanah seluas 190 hektar yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1993 dan digugat oleh 26 orang 16 orang penggugat diantaranya pada saat tanah itu bersengketa (tahun 1993) masih berusia anak-anak bahkan ada yang belum lahir.

“Ini janggal, bagaimana mungkin ada orang yang belum lahir dan ada yang masih berusia 5 tahun, 8 dan 12 tahun pada tahun 1993 sudah menguasai lahan dan melakukan gugatan. Sebagian penggugat itu juga alamatnya ada di Jakarta,” kata Widodo.

Widodo menjelaskan pihaknya menilai putusan PN Rantau Prapat dan PT Medan terdapat indikasi yang sangat kuat adanya praktik kotor mafia peradilan yang mempengaruhi seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan.

Kejanggalan putusan PN dan PT merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan penguasaan lahan seluas 190 ha oleh penggugat, secara historis lahan kawasan hutan register 5/A dan register 4/KL

Ditambah lagi dengan postinga di Facebook oleh Anggiat Sitinjak mengunggah foto lembaran halaman terakhir putusan PT Medan nomor 71/Pdt/2021/PT MDN. Dan kini unggahan tersebut telah dihapus.

“Anggiat Sitinjak ini bukan pihak yang berperkara, namun ia sudah lebih dulu mendapatkan salinan putusan PT Medan secara ilegal dan itu melawan hukum. Salinan putusan itu lalu diposting ke sosial media dan sudah dihapus,” kata Widodo.

Oleh sebabnya, selaku pengacara Koperasi Tani Mandiri, pihaknya akan melakukan upaya hukum kasasi dan melaporkan adanya dugaan kuat praktik kotor mafia hukum dalam perkara ini.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Medan pada PN Rantau Prapat, menolak permohonan banding koperasi tani mandiri selaku tergugat / pemohon banding pada 6 Mei lalu atas tanah seluas 190 hektar yang jadi objek sengketa telah dikuasai 26 penggungat sejak tahun 1993 . (Perdana)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: