Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Taliabu Lebih Dari 11 Miliar

MITRAKITANEWS.COM, Maluku Utara  – Sepanjang triwulan pertama tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mencatat investasi di Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri dari modal, sewa bangunan, sewa tanah dengan bidang usaha kios, bengkel. Dimana DPMPSP mencatat pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada Semester I Tahun 2018.

Dan ini merupakan langkah awal melakukan pendataan terhadap para pedagang, perbengkelan dan yang berada di dua desa yakni desa bobong dan desa wayo, kecamatan Taliabu Barat. Pemilik usaha ini rata-rata belum memiliki ijin usaha, namun dengan adanya data ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya SITU dan SIUP usaha.

Hal ini diungkapkan Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten  Pulau Taliabu, Maluku Utara, Masni Ibrahim, S.Hut, melalui Kepala Bidang Perijinan DPMPSP Ilham Dg Matille, SE, bahwa untuk dua desa dalam Kecamatan Taliabu Barat tercatat sebanyak 120 pemilik bangunan yang terdiri dari kios, bengkel dan rumah makan. Dengan rincian desa bobong 65 pemilik dan Desa Wayo sebanyak 55 pemilik.

“DPMPSP baru melakukan iventarisasi pedagang untuk dua desa dan kedepannya akan melakukan iventarisasi pedagang di kecamatan dan desa lainnya,” katanya.

Dengan data tersebut PMDN dalam satu tahun tiga bulan tercatat sebanyak Rp. 11. 042.542.000, dengan penyumbang angka terbesar adalah kios sembako. Hal ini menunjukan bahwa tingkat perekonomian di dua desa tersebut sedang bergeliat dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga.

“Secara nyata dua desa telah menunjukan adanya peningkatan perekonomian. kedepannya akan diformulasi bagaimana bisa meningkatkan PAD melalui sektor barang dan jasa,” paparnya.

Lebih jauh, dirinya mengaku bahwa untuk menjabarkan visi misi Bupati dan wakil Bupati dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan perekonomian daerah. Maka segala bentuk kebijakan pusat akan diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BACA JUGA
1 dari 2

“Sejauh ini apa yang digalang oleh DPMPSP bukan merampas hak instansi lain. Namun, Pemda sangat membutuhkan data kongkrit terkait totalitas pedagang dan nominal PMDN secara baik. Hingga, setiap data peningkatan ekonomi bisa diketahui,” kilahnya.

Apalagi jelas Kabid Perijinan bahwa aktivitas Bupati dalam melakukan perjalan mencari investor untuk didatangkan ke Pulau Taliabu, wajib kita mendukungnya dengan data investasi PMDN, agar menjadi tolak ukur. Dan untuk memperoleh Penanaman Modal Asing (PMA) tentu akan melihat perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlebih dahulu.

“Ini merupakan langkah awal yang belum disentuh, namun dukungan Kadis untuk melakukan inventarisasi pedagang, agar mengetahui modal setiap bidang usaha warga. Kendati banyak pemilik dagangan tidak jujur dalam memberikan data. Namun dapat diketahui. Misalnya ada pemilik bengkel hanya mengisi modal 3 juta,” kata Ilham Dg Matille.

Dijelaskan, tingginya angka investasi kedepan nanti itu disebabkan karena adanya rencana dari Pemerintah Pusat yang akan membangun bandara, dan kita harapkan adanya proyek skala nasional lainnya selain bandara.

“Kita harapkan jangan hanya daerah lain yang menjadi kawasan industri manufaktur tetapi bagaimana Taliabu juga bisa dibidik agar ikut membantu tingginya investasi di Pulau Taliabu,” katanya.

Seraya Ia menambahkan, pihaknya juga lebih mempermudah pelayanan pada proses perizinan, sehingga investasi di Pulau Taliabu pada tahun 2018 bisa lebih tinggi dan tenaga kerja bisa diserap lebih banyak lagi.(Ach)

Berita Terkait
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: