Warga Laporkan Dugaan Korupsi di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Toba ke Kejari

MitrakitaNEWS | Toba – Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan Kabupaten Toba, dilaporkan seorang warga bernama Desima Gultom (45) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige.

Desima Gultom dan beberapa orang lainnya terlihat mendatangi kantor Kejari Balige dan menyerahkan sebuah map yang berisi laporan dugaan korupsi dilingkungan pendidikan Kabupaten Toba, Senin (25/10/2021).

“Di sini, kita sudah memberikan laporan soal adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum di sebuah sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Toba. Kita datang ke sini karena kita peduli dengan pendidikan Kabupaten Toba,” ujar Desima Gultom saat disambagi wartawan di areal Kantor Kejari Toba Samosir, Senin (25/10/2021).

Sesima menambahkan, dugaan kasus korupsi tersebut sebelumnya telah disampaikannya kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus sekitar 3 minggu yang lalu, meski sampai saat ini belum ada respon dari Bupati terkait hal itu.

“Pak Bupati sudah kami temui 3 minggu yang lalu namun hingga sekarang tak ada respon baiknya. Sudah tiga pekan ini, jawaban dari Bupati, Sekda, maupun Dinas Pendidikan bahwa sekolah yang bersangkutan pun tak ada memberikan keterangan yang jelas. Kembali pada motto Pak Bupati Toba terkait Batak Naraja, kita berupaya menyampaikannya. Tapi, itulah tanggapannya,” ungkap Desi.

Ia berharap dengan adanya laporan tersebut ke depan, akan menjadingan lingkungan pendidikan di Kabupaten Toba semakin baik dan bebas dari praktik korupsi.

“ Semoga, pihak Kejari Toba cepat menanggapi laporan kita ini agar pendidikan di kawasan kita ini semakin berkembang,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Rikardo Hutajulu yang dimintai tanggapan terkait laporan tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas bila ada ditemui pihak sekolah melakukan tindak pidana korupsi.

“Kita akan tindak tegas bila ada sekolah kita temui yang melakukan pungli atau apapun jenisnya yang merupakan tindak pidana korupsi. Kita akan tindak tegas kalau ada kepala sekolah kita yang melakukan itu,” terang Rikardo Hutajulu.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada pungutan apapun di sekolah, karena sudah ada dana BOS. “Kalau ada pungutan yang disampaikan kepala sekolah, itu tidak boleh,” pungkasnya. (Tanda)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: