BPMN Tuding Pemdes dan BPD Ngokomalako Kerjasama Tutupi Masalah Desa

MITRAKITANEWS.COM, Halmahera Selatan – Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Desa dan tempat keramaian, Rabu, (5/8/2020).

Dalam aksi itu mereka menuntut agar pemerintah Desa Ngokomalako transparan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa tersebut.

Menurut BPMN, Pemerintah desa Ngokomalako bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai bekerjasama menutupi berbagai macam persoalan Desa. Mereka pun menilai pemerintah Desa lambat dalam menyelesaikan masalah di Desa.

Aksi unjuk rasa mulai sejak pukul 08:15 -11:00 WIT. Dalam aksi tersebut, masa menuliskan sebuah spanduk “Pemdes Ngokomalako Berdosa/Bafoya”, Masa aksi juga melakukan pembakaran ban saat menyampaikan Inspirasi mereka.

Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) Rais Ramli, yang juga sebagai sekretaris BPMN saat dikonfirmasi melalui via messenger mengatakan, problem yang terjadi di desa Ngokomalako belakangan ini sangat memprihatinkan, baik kondisi ekonominya, politik, pendidikan dan sosial budaya, katanya.

Rais menambahkan, seharusnya menjawab beragam masalah yang terjadi di Desa Ngokomalako, bukan justru malah menutupi masalah-masalah yang terjadi, terangnya.

BACA JUGA
1 dari 3

“Penyalahgunaan membuat situasi semakin parah, seharusnya BPD sebagai dewan Desa harus melakukan pengawasan desa penampung aspirasi masyarakat, serta mengawal kinerja pemerintah desa, tetapi BPD yang ada di Desa Ngokomalako itu hanya omong kosong alias hanya ikut-ikutan perintah Kepala Desa,” tutur Rais.

Menurut Rais, sudah banyak cara yang dilakukan BPMN sebagai langkah demokrasi, baik dalam bentuk aksi (demostrasi) juga audiensi, tetapi kata Rais, sampai saat ini tuntutan mereka belum juga terealisasi.

“Maka dari itu, sikap kami BPMN, jika tuntutan kami tidak terealisasi maka akan ada aksi susulan di tingkat Kabupaten,” tegas Korlap.

Aksi tersebut dengan dilakukannya hering terbuka bersama pemerintah Desa Ngokomalako.

Adapun beberapa tuntutan aksi BPMN yakni, Tansparansi anggaran Bumdes, transparansi anggaran Covid-19, transparansi anggaran pendidikan, BPD segera keluar dari kantor Desa, pemerintah desa tidak merata dalam proses pembangunan, pemerintah desa lemah dalam menangani kondisi pendidikan, Pemdes jangan ikut-ikutan kampanye dalam menyambut Pimilihan Bupati (Pilbup). (Sukur Lukman)

Berita Terkait
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: