Apa itu BRIN yang Dilantik Jokowi dan Tetapkan Megawati Sebagai Dewan Pengarah

MitrakitaNEWS | Jakarta – Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Dewan Pengarah BRIN. Pelantikan akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Joko Widodo yang melantik langsung Megawati siang ini, (13/10/2021). Sebelumnya, ada baiknya kita mencari tahu apa itu BRIN dan berbagai informasi terkait berikut ini.

Untuk menjawab apa itu BRIN, kita dapat melihat lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021. BRIN adalah singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

BRIN adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Kedudukan BRIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Adapun tugas BRIN termaktub dalam Pasal 3 Perpres No 78 Tahun 2021, yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
1.Penelitian
2.Pengembangan
3.Pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi
4.Penyelenggaraan ketenaganukliran
5.Penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi
6.Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres, pelaksanaan BRIN terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Adapun tugas Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenanganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila”

BACA JUGA
1 dari 4

Dewan Pengarah BRIN terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. Adapun Ketua secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
Soal kewenangan Ketua Dewan pengarah tertuang dalam ayat (3) pasal 7 berbunyi:

“Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh Staf Khusus yang bersifat ex officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang. Adapun untuk jabatan Wakil Ketua, menurut pasal 7 ayat (5), akan dijabat secara ex-officio oleh menterri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di brdang perencanaan pembangunan nasional.

Sementara untuk sekretaris dan anggota sebagaimana dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, paling banyak 7 orang.

Hingga saat ini, belum ada rincian lengkap soal siapa saja yang akan menempati pos-pos jabatan di BRIN. Hanya nama Megawati yang disebut bakal mengisi salah satu jabatan tersebut. (det/Edt01)

Berita Terkait
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: